Jakarta, Beritakotanews.com: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Syarif kepada Wartawan mengatakan, rancangan tatib yang saat ini tengah dimatangkan hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rancangan Tata Tertib (Tatib) DPRD Periode 2019-2024 akan menjadi landasan kerja bagi anggota dewan hingga lima tahun mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendalami hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rancangan Tata Tertib (Tatib) DPRD Periode 2019-2024. Tatib yang dirancang sendiri terdiri dari 19 bab dan 187 pasal.
“Kemarin ada yang diakomodir dan tidak diakomodir. Hari ini kita bahas dan susun lagi,” ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/9).
Menurut Syarif, poin usulan utama yang disetujui Kemendagri yakni kunjungan kerja di dalam provinsi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Syarif melanjutkan, dari 187 pasal dalam rancangan Tatib, ada delapan poin usulan utama yang berisi pembentukan kembali Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DKI, pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan pemerintah serta penyempurnaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Kita sambut positif usulan yang diterima ini. Anggota Dewan jadi cepat turun dan tanggap terhadap aduan warga,” tandasnya.
Kemudian, pembiayaan kunjungan dewan di dalam provinsi, penambahan Tenaga Ahli (TA) dan jenis rapat, memberi pertimbangan atau masukan kepada calon wali kota dan direksi BUMD yang diajukan gubernur. (BJ).