Artikel :
MBG, Demonstrasi Mahasiswa, dan Pertanyaan Besar tentang Masa Depan Bangsa
Oleh: Dr. Ir. H. Narmodo, M.Ag.
Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat
_Apakah bangsa ini sedang memberi makan masa depan, atau sedang membangun beban baru bagi negara?_
Pertanyaan itu kini menjadi salah satu perdebatan paling serius di ruang publik Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi, tingginya kebutuhan anggaran negara, dan berbagai persoalan pendidikan yang belum selesai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru hadir sebagai salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.
Sebagian melihatnya sebagai langkah visioner untuk menyelamatkan generasi masa depan. Sebagian lainnya memandangnya sebagai kebijakan mahal yang berpotensi menjadi beban fiskal dan ruang baru bagi persoalan tata kelola.
Di tengah polemik tersebut, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menyuarakan kritik, mempertanyakan prioritas negara, bahkan sebagian menuntut agar program MBG dihentikan. Demonstrasi pun tidak lagi sekadar berbicara tentang makan gratis, tetapi berkembang menjadi perdebatan besar mengenai arah pembangunan nasional: apakah negara sedang membangun kualitas manusia, atau justru sedang mempertaruhkan stabilitas ekonomi demi program populis jangka pendek?
*Gelombang Kritik terhadap Program MBG*
Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa bangsa ini masih memiliki ruang dialektika yang sehat. Sebagian mahasiswa turun ke jalan, menyuarakan tuntutan agar program tersebut dihentikan atau setidaknya ditinjau ulang secara serius. Mereka mempertanyakan besarnya anggaran, efektivitas pelaksanaan, hingga prioritas kebijakan negara di tengah berbagai persoalan ekonomi dan pendidikan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Namun di sisi lain, pemerintah memandang MBG sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak ditempatkan semata sebagai kebijakan bantuan sosial, melainkan sebagai fondasi pembangunan generasi masa depan. Di titik inilah perdebatan menjadi menarik: apakah MBG merupakan langkah visioner negara, atau justru kebijakan populis yang terlalu mahal dan berisiko?
Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan tepuk tangan politik ataupun teriakan demonstrasi. Program sebesar MBG harus ditimbang dengan ukuran yang lebih dewasa: ukuran objektif, rasional, dan dapat diuji secara ilmiah.
*Menilai Kebijakan Publik Secara Dewasa*
Bangsa yang besar tidak boleh menilai kebijakan publik hanya dari sentimen sesaat. Sebab sejarah menunjukkan, banyak program yang awalnya ditolak justru menjadi fondasi kemajuan negara. Tetapi sejarah juga mencatat, tidak sedikit kebijakan yang terlihat megah di atas kertas ternyata gagal karena tata kelola yang buruk dan tidak tepat sasaran.
Karena itu, MBG harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang jernih.
Secara substansi, ide dasar program ini sebenarnya sederhana: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Negara ingin mencegah stunting, memperbaiki kualitas kesehatan anak, meningkatkan konsentrasi belajar, sekaligus mengurangi beban keluarga miskin. Dalam perspektif pembangunan modern, kualitas manusia memang tidak hanya dibangun melalui sekolah, tetapi juga melalui kecukupan gizi sejak usia dini.
*Pelajaran dari Negara-Negara Maju*
Banyak negara maju telah lama menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan manusia. Jepang, Finlandia, Brasil, bahkan Amerika Serikat memiliki model serupa dengan pendekatan yang berbeda-beda. Mereka memahami satu hal penting: anak yang lapar akan sulit belajar secara optimal, dan bangsa yang gagal menjaga kualitas generasi mudanya akan menghadapi persoalan besar di masa depan.
Indonesia tentu tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa persoalan gizi masih menjadi tantangan nyata. Di banyak daerah, masih ditemukan anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan yang memadai. Angka stunting belum sepenuhnya terkendali. Ketimpangan ekonomi juga menyebabkan kualitas konsumsi keluarga sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain.
Namun demikian, niat baik saja tidak cukup untuk menjadikan sebuah program berhasil.
*Kritik Mahasiswa dan Fungsi Kontrol Sosial*
Di sinilah kritik mahasiswa memiliki relevansi yang penting. Kritik tersebut tidak boleh dilihat sebagai sikap anti-rakyat ataupun anti-pemerintah. Dalam negara demokrasi, mahasiswa memang memiliki fungsi moral untuk mengingatkan negara agar tidak terjebak pada kebijakan yang mahal tetapi minim hasil.
Kekhawatiran terhadap besarnya anggaran MBG bukanlah hal yang berlebihan. Program berskala nasional dengan nilai ratusan triliun rupiah tentu akan berpengaruh terhadap struktur fiskal negara. Publik berhak bertanya: apakah manfaat yang dihasilkan benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Apakah program ini lebih mendesak dibanding perbaikan sekolah rusak, mahalnya biaya pendidikan tinggi, atau penciptaan lapangan kerja?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru sehat dalam demokrasi.
*Ancaman Tata Kelola dan Risiko Kebocoran*
Selain itu, pengalaman bangsa ini juga mengajarkan bahwa program pangan berskala besar sangat rentan terhadap kebocoran. Potensi mark up harga, permainan vendor, penurunan kualitas makanan, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran merupakan risiko yang tidak boleh diremehkan. Jika pengawasan lemah, program yang mulia dapat berubah menjadi ladang korupsi yang justru melukai kepercayaan publik.
Karena itu, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada narasi “sudah berjalan” atau “sudah dibagikan”. Program ini hanya dapat disebut berhasil apabila ada perubahan nyata yang dapat diukur secara objektif.
*Ukuran Objektif Keberhasilan Program MBG*
Ukuran keberhasilan MBG seharusnya dapat diuji melalui data dan indikator yang jelas.
Apakah angka stunting benar-benar turun?
Apakah kualitas kesehatan anak meningkat?
Apakah tingkat kehadiran dan konsentrasi belajar siswa menjadi lebih baik?
Apakah ekonomi lokal bergerak karena bahan pangan diserap dari petani dan UMKM daerah?
Ataukah justru anggaran besar habis tanpa dampak signifikan?
Inilah ukuran yang seharusnya dipakai oleh negara dan masyarakat.
Di era modern, keberhasilan kebijakan publik tidak diukur dari seberapa besar proyek diluncurkan, melainkan seberapa nyata dampaknya terhadap kualitas hidup rakyat. Negara harus berani membuka seluruh data secara transparan: mulai dari anggaran, vendor, kualitas gizi, distribusi, hingga hasil evaluasi lapangan. Semakin besar anggaran publik digunakan, semakin besar pula kewajiban negara untuk membuka ruang pengawasan.
*Jalan Tengah yang Lebih Bijak*
Dalam konteks ini, jalan tengah yang lebih bijak tampaknya lebih diperlukan dibanding sikap ekstrem. Menutup total MBG tanpa evaluasi mendalam bisa menjadi keputusan yang tergesa-gesa. Tetapi mempertahankan program tanpa kritik dan pengawasan juga berbahaya.
Yang dibutuhkan bangsa ini sesungguhnya bukan pertengkaran politik, melainkan keberanian untuk melakukan evaluasi berbasis data.
Jika MBG terbukti mampu memperbaiki kesehatan anak, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan efek ekonomi yang positif bagi masyarakat bawah, maka program tersebut layak diteruskan dan diperkuat. Namun apabila dalam beberapa tahun tidak menunjukkan hasil yang signifikan, penuh kebocoran, dan hanya menjadi beban fiskal, maka pemerintah juga harus memiliki keberanian moral untuk memperbaiki bahkan mengubah desain kebijakannya.
*Penutup: Masa Depan Bangsa Tidak Bisa Dibangun dengan Emosi*
Pada akhirnya, polemik MBG bukan hanya soal makan gratis. Ini adalah perdebatan besar tentang bagaimana negara memandang masa depan bangsanya sendiri. Apakah pembangunan manusia benar-benar menjadi prioritas, atau hanya menjadi slogan politik sesaat.
Dan dalam negara demokrasi yang sehat, kritik mahasiswa serta evaluasi pemerintah seharusnya tidak saling meniadakan. Keduanya justru harus bertemu dalam satu tujuan yang sama: memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali untuk kemaslahatan rakyat.