Gubernur DKI Anis Baswedan, bersama KH. Munahar Muchtar HS, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta,(Foto: Ist).

Jakarta,Beritakotanews.com: Persiapaan pelaksanaan upacara di Pulau Maju sudah rampung. Tinggal pelaksanaannya saja pada Sabtu, 17 Agustus besok, demikian dikatakan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi.

Muhammad Mawardi menyatakan tak ada yang berbeda pelaksanaan upacara bendera perayaan HUT ke-74 RI di Pulau D Reklamasi dengan lokasi lainnya.

“Tidak ada perbedaan dengan upacara 17 Agustus ditempat lain, bedaannya hanya dari segi tempat saja. Tata cara dan pelaksanaannya sama seperti upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya,” kata Mawardi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8/2019), sebagaimana dimuat liputan6.com.

Muhammad Mawardi menjelaskan lebih lanjut bahwa Upacara di pantai reklamasi tersebut akan diikuti oleh 4ribu peserta dari Pegawai Balai Kota, Dinas Teknis Jatibaru, Dinas Teknis Abdul Muis, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Ada sekitar 12 titik keberangkatan bus Transjakarta yang akan memberangkatkan ribuan pegawai saat HUT ke-74 RI di pantai reklamasi nanti,” Terang Muhammad Mawardi.

Ditempat terpisah sebagaimana diberitakan liputan6.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan digelarnya upacara perayaan HUT ke-74 RI di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara. Dia menyebut awalnya lahan hasil reklamasi merupakan wilayah tertutup yang seakan-akan milik swasta ataupun pribadi.

Anies menyebut, dengan adanya pelaksanaan upacara HUT ke-74 RI tersebut, merupakan simbol sebuah kawasan terbuka milik seluruh warga Indonesia.

“Untuk menyimbolkan dari kepemilikan ini adalah milik negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita,” kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, dengan adanya perayaan HUT RI pun, pulau reklamasi juga memberikan kesan bukan wilayah eksklusif.

“Jadi ini adalah sebuah pesan tidak ada wilayah eksklusif, tertutup, ini adalah milik kami, milik Republik Indonesia,” jelas Anies.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *