Jakarta, Beritakotanews.id : Kongres Advokat Indonesia (KAI) menempatkan Sapto Hidayanto Jadi Bagian pengurus DPP KAI Periode 2025–2030, pada posisi sebagai wakil ketua bidang sosial dan pengembangan masyarakat.
Sebagaimana dilansir sigapnews Banten.co.id, Nuansa baru hadir dalam tubuh Kongres Advokat Indonesia (KAI) saat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030 resmi dilantik oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH. Pelantikan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.
Sejumlah tamu kehormatan yang hadir antara lain Menteri Perumahan dan Pemukiman Indonesia Muarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Hj. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Perlindungan Tenaga Imigran H. Abdul Kadir Karding, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat. Turut hadir pula perwakilan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Di antara jajaran pengurus baru yang dilantik, nama Sapto Hidayanto, SH mencuri perhatian publik. Dikenal sebagai advokat sekaligus aktivis di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), kehadiran Sapto memperkaya dinamika kepengurusan KAI yang kini kembali dipimpin oleh Siti Jamaliah Lubis, SH, yang terpilih secara aklamasi dalam kongres di Bandung.
Ketika dihubungi awak media,, Sapto Hidayanto yang dilantik sebagai Wakl ketua bidang sosial dan pengembangan masyarakat di DPP Kongres Advokad Indonesia(KAI),menyatakan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
“Ini adalah tanggung jawab besar. Saya siap berkontribusi penuh sesuai kapasitas sebagai advokat, tanpa melupakan prinsip profesionalisme dan integritas,” tegasnya.
Sapto bukanlah pendatang baru di dunia hukum. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam menangani berbagai kasus dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan dukungannya terhadap visi KAI yang menekankan pentingnya negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.
Kepengurusan DPP KAI kali ini mengusung sejumlah program prioritas, di antaranya: penguatan peran advokat dalam isu hukum dan HAM, edukasi hukum kepada publik, serta pengembangan kerja sama strategis dengan lembaga nasional maupun internasional. Arah ini mencerminkan respons organisasi terhadap tantangan hukum modern.
Meski berlatar belakang aktif di LDII organisasi keagamaan yang dikenal fokus pada pendidikan dan dakwah ,Sapto menyatakan bahwa proses seleksi pengurus dilakukan atas dasar profesionalisme, bukan latar belakang organisasi atau agama.
“KAI tidak melihat dari mana seseorang berasal. Yang kami lihat adalah integritas dan kompetensinya. Siapa pun yang memenuhi kriteria berhak untuk berkontribusi,” jelasnya.
Masuknya Sapto dalam kepengurusan juga dianggap sebagai simbol keterbukaan dan inklusivitas dunia hukum Indonesia.
“Ini bukti bahwa dunia hukum Indonesia inklusif. Asalkan berpegang pada prinsip keadilan, latar belakang organisasi bukanlah halangan,” tambahnya.
Meski demikian, pelantikan pengurus DPP KAI ini turut diiringi kritik publik. Sejumlah netizen menyerukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam menangani kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di sektor peradilan.
“Kritik publik bukan beban, melainkan bentuk kontrol sosial yang sehat. Saya mendukung pengawasan masyarakat dan siap menjalankan amanah ini secara terbuka,” pungkasnya.
Dengan komposisi kepengurusan yang beragam, semangat kolaboratif, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas, DPP KAI periode 2025–2030 diharapkan mampu menghadirkan pembaruan nyata dalam dunia advokat Indonesia. Sapto Hidayanto pun menjadi simbol bahwa penegakan hukum adalah ruang yang terbuka bagi siapa pun yang siap berjuang secara jujur dan profesional.(Rud)