Tanwir dan Tanggung Jawab Menjaga Arah Bangsa
Oleh: *Dr. Ir. Narmodo, M.Ag.*
Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik / Ketua PDM Jakarta Barat
Ukuran keberhasilan sebuah bangsa terlihat dari cara kekuasaan dijalankan, kesejahteraan dibagikan, dan martabat manusia dilindungi. Pertumbuhan ekonomi memerlukan keadilan kesempatan. Stabilitas memerlukan kepercayaan. Kehidupan beragama memerlukan pembuktian akhlak. Ketika hubungan itu melemah, organisasi keagamaan mempunyai tanggung jawab mengingatkan arah sekaligus menawarkan pekerjaan nyata.
Di sinilah Tanwir Muhammadiyah di Palu memperoleh arti strategis. Rencana pembahasan program 25 tahun mendatang membuka kesempatan merumuskan kontribusi Persyarikatan terhadap masa depan Indonesia. Rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto memperluas ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan tanggung jawab negara. (muhammadiyah.or.id).
*Menjaga Demokrasi dan Kemandirian*
Tanwir merupakan permusyawaratan di bawah Muktamar untuk membahas laporan, persoalan mendesak, dan agenda strategis Muhammadiyah. Dalam konteks kebangsaan, forum ini perlu menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana kekuatan Persyarikatan dapat membantu Indonesia menjaga demokrasi, menghadirkan kesejahteraan, dan membangun peradaban?
Tema “Bersama Satukan Bangsa” menuntut pemahaman bahwa persatuan tumbuh melalui pengalaman diperlakukan secara adil. Warga memerlukan kepastian bahwa haknya dihormati, suaranya didengar, dan masa depannya memperoleh perhatian.
Karena itu, Muhammadiyah perlu memperkuat peran sebagai kekuatan masyarakat yang mandiri. Kerja sama dengan pemerintah harus membuka manfaat bagi rakyat sekaligus memelihara kebebasan menyampaikan koreksi. Dukungan dan kritik perlu bertumpu pada ukuran yang sama: konstitusi, kepentingan publik, serta martabat manusia.
Pandangan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah memberikan landasan pengabdian tersebut. Kesepakatan kebangsaan harus dibuktikan melalui usaha memajukan kehidupan bersama. Tanggung jawab itu mencakup perlindungan terhadap seluruh warga, termasuk mereka yang berbeda agama dan pandangan politik. (muhammadiyah.or.id).
Tanwir patut menegaskan pentingnya kekuasaan yang dapat diawasi, hukum yang berlaku setara, dan lembaga publik yang bertanggung jawab. Kritik masyarakat perlu diperlakukan sebagai bahan perbaikan. Kualitas demokrasi bergantung pada kesediaan pemegang kewenangan mendengar, menjelaskan keputusan, dan menerima pengawasan.
*Keadilan Ekonomi dan Kepeloporan Umat*
Persoalan berikutnya ialah memastikan pembangunan memperluas kemampuan masyarakat menjalani kehidupan yang layak. Ukurannya mencakup pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan mengembangkan usaha. Angka pertumbuhan perlu dibaca bersama pengalaman keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Muhammadiyah dapat menawarkan kemitraan yang menghubungkan kebijakan negara dengan kemampuan pelayanan masyarakat. Sekolah, kampus, fasilitas kesehatan, koperasi, dan lembaga sosial perlu dikembangkan sebagai jaringan pemecahan persoalan.
Dalam ekonomi, pemberdayaan harus membantu masyarakat menguasai keterampilan, pembiayaan, produksi, dan pasar. Bantuan sosial perlu disambungkan dengan pendampingan agar keluarga memiliki jalan menuju kemandirian. Program harus dinilai melalui perubahan penghidupan penerimanya.
Di sinilah pendidikan memperoleh tujuan kebangsaan. Pendidikan Muhammadiyah harus melahirkan pengusaha pencipta pekerjaan, ilmuwan penghasil inovasi, penggerak masyarakat, serta pemimpin publik berintegritas. Umat Islam yang merupakan mayoritas perlu memiliki kemampuan menentukan arah perubahan ekonomi, sosial, dan politik.
Keberanian mendobrak kebuntuan memerlukan ilmu, ketekunan, dan pengalaman bekerja. Pembelajaran perlu mempertemukan peserta didik dengan persoalan masyarakat. Kampus harus mampu menghubungkan penelitian dengan kebutuhan pembangunan, sementara sekolah membangun kemampuan berpikir, bekerja sama, dan bertanggung jawab.
*Memulihkan Keteladanan dan Amanah*
Namun, kecakapan tanpa kendali moral dapat digunakan untuk merugikan sesama. Tanwir perlu menghadapi pertanyaan yang mendasar: mengapa kemaksiatan, korupsi, kekerasan, dan penipuan tetap dilakukan oleh orang yang mengaku beragama?
Salah satu persoalannya ialah jarak antara pengetahuan agama dan pembentukan perilaku. Mengetahui larangan tidak otomatis membuat seseorang terlatih menolaknya ketika berhadapan dengan keuntungan pribadi.
Surah Al-Hujurat ayat 14 menegur sekelompok Arab Badui yang mengaku beriman, padahal iman belum masuk ke dalam hati mereka. Pelajarannya ialah memperdalam pengakuan keislaman menjadi keyakinan yang membentuk ketaatan. Ayat ini patut menjadi cermin pemeriksaan diri.
Surah Asy-Syams ayat 9–10 menegaskan keberuntungan orang yang menyucikan jiwa dan kerugian orang yang mengotorinya. Iman memerlukan pemeliharaan melalui belajar, keteladanan, pembiasaan, serta latihan mengendalikan hawa nafsu.
Pendidikan itu dimulai melalui pengasuhan sejak awal kehidupan, sesuai tahap perkembangan. Bayi membutuhkan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan. Anak yang bertumbuh perlu belajar bahwa keinginan mempunyai batas: ada yang dipenuhi, ditunda, diusahakan, atau ditolak karena merugikan.
Menuruti setiap permintaan dan membebaskan anak dari tanggung jawab dapat menghambat latihan pengendalian diri. Remaja perlu pendampingan mengelola pergaulan, gawai, serta dorongan dirinya. Orang dewasa harus menjalankan disiplin serupa dalam harta, pekerjaan, dan jabatan.
Surah Al-‘Ankabut ayat 45 menegaskan bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pendidikan ibadah perlu menghubungkan penghayatan dengan kejujuran, kepedulian, serta penghormatan terhadap hak sesama.
Pembinaan pribadi harus disertai perbaikan sistem. Keterbukaan keuangan, pengendalian konflik kepentingan, penanganan pengaduan, dan konsekuensi yang adil diperlukan untuk menjaga amanah. Muhammadiyah perlu menunjukkan keteladanan itu dalam organisasi serta amal usahanya.
*Menyiapkan Masa Depan, Mengerjakan Keputusan*
Tanwir juga perlu melihat perubahan teknologi, tantangan lingkungan, dan hubungan internasional sebagai persoalan kehidupan masyarakat. Kemandirian bangsa memerlukan penguasaan pengetahuan sekaligus kemampuan bekerja sama secara setara.
Muhammadiyah dapat menyumbangkan pengalaman menghubungkan keimanan, pendidikan, demokrasi, dan pelayanan kemanusiaan dalam masyarakat majemuk. Kerja sama penelitian, kesehatan, serta penanggulangan bencana memberikan ruang kontribusi yang dapat diuji manfaatnya lintas negara.
Di hadapan Presiden, tawaran Muhammadiyah perlu diwujudkan sebagai agenda kemitraan yang jelas: perluasan layanan dasar, penguatan ekonomi produktif, pembenahan integritas publik, dan pengembangan ilmu. Pelaksanaannya harus terbuka, menghormati keberagaman, serta menghindari perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan organisasi.
Untuk menjaga kesinambungan, Tanwir dapat mengusulkan forum kajian kebijakan yang mempertemukan kampus, pimpinan daerah, dan pengalaman warga. Forum ini menyusun rekomendasi berbasis bukti tentang layanan dasar, ketenagakerjaan, serta tata kelola, kemudian memantau tindak lanjutnya. Persyarikatan juga perlu memilih program percontohan di sejumlah daerah agar gagasan diuji sebelum diperluas. Hasilnya dilaporkan secara berkala, termasuk hambatan dan perbaikannya. Dengan cara tersebut, hubungan dengan negara menghasilkan pembelajaran bersama dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat. Rekomendasi memperoleh kekuatan karena bertumpu pada pengetahuan, pengalaman lapangan, dan kesediaan mengukur perubahan kehidupan rakyat secara jujur serta menerima koreksi secara terbuka.
*Kesimpulan*
Kesimpulannya, Tanwir perlu menawarkan arah kebangsaan yang mempertemukan kekuasaan amanah, pembangunan berkeadilan, dan masyarakat berdaya. Pendidikan serta pembinaan iman menjadi kekuatan untuk mewujudkannya. Setiap agenda memerlukan penanggung jawab, pembiayaan, tahapan, dan evaluasi. Dari keputusan yang dikerjakan secara konsisten, Muhammadiyah dapat memperkuat kepercayaan publik, memajukan Indonesia, dan memberikan sumbangan bermakna bagi kemanusiaan.