Berita

Melalui kegiatan apel ini, diharapkan seluruh personel dan instansi terkait dapat bersinergi dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan kondusif, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas

mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

Tinjau INACRAFT 2026, Wapres Gibran Dorong Perajin UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

Terima Audiensi MTCI, Wapres Gibran Serap Masukan Pengembangan Pendidikan Robotik Nasional

“Tadi saya sampaikan juga ke Pak Kiai, jadi harus hati-hati sekali, saling menjaga. Dan tadi saya titip ke Pak Bupati [Mojokerto], mohon ini program-program dari pemerintah pusat, program dari Pak Presiden Prabowo agar bisa dijalankan dengan baik di sini,” tandasnya.

Bupati Purworejo mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tantangan perubahan zaman serta persoalan moral sosial membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen masyarakat.

Kunjungan ini bertujuan mempererat silaturahmi dengan para ulama sekaligus menyerap aspirasi guna mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Usai bersilaturahmi, Wapres menyapa para santri, kemudian kembali ke Jakarta.

“Desember 2023, LP3H LDII Halal Center bekerja sama dengan Kemenag yang difasilitasi oleh Senator kita anggota DPD RI, Prof. Silvi, yang pada waktu itu bertempat di gedung Nusantara IV MPR RI kami telah mengadakan pelatihan untuk 300an peserta calon pendamping, dan insa Alloh kami akan terus berkontribusi mensukseskan tahun halal Indonesia di Oktober 2026,” tutur Gus Ipin panggilan akrabnya H.Arifin Rusdi menutup pembicaraan. (Boy).

Seskab Teddy juga menekankan bahwa jumlah perangkat kepresidenan yang mendampingi Presiden dalam perjalanan dinas luar negeri saat ini makin dibatasi. Hanya unsur yang benar-benar diperlukan sesuai ketentuan yang ikut mendampingi Presiden, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan penataan ulang protokol perjalanan.