Jakarta, Beritakotanews.com: Jika DKI tidak kondusif, tentu akan berdampak secara nasional, Jakarta ini barometernya Indonesia, dari mana liatnya kalau DKI Kerukunan Umat Beragamanya rendah? Ujar KH.Munahar Muchtar Ketua Umum MUI DKI Jakarta menanggapi rilis Kemenag yang menyampaikan indek kerukunan umat beragama di DKI rendah dibanding Papua dan Papua Barat.
“Saya tau Kemetrian Agama bukan umat Islam saja yang diurusi, tapi Indonesia ini mayoritas penduduknya umat Islam, mestinya menterinya juga orang Islam, itu yang namanya toleransi, berkeadilan namanya,” Tegas KH.Munahar Muchtar kepada beritakotanews.com. Kamis,12/12/2019.
Kementerian Agama menempatkan Jakarta memiliki Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di bawah rata-rata, bahkan di posisi ke-27 dari 34 provinsi.
“Ini penilaian yang aneh dari Kementerian Agama (Kemenag) kalau (indeks KUB) Jakarta di bawah Papua dan Papua Barat,” kata KH Munahar.
Sebelumnya, Kemenag merilis nilai indeks KUB nasional rata-rata 73,83, tapi nilai indeks KUB DKI Jakarta di bawah rata-rata karena hanya sebesar 71,3. Sementara, nilai indeks KUB Papua Barat sebesar 82,1 dan Papua 79,0.
MUI DKI Jakarta mempertanyakan penilaian indeks KUB yang dirilis Kemenag. KH Munahar juga menanyakan, Kemenag menggunakan sudut pandang seperti apa sehingga menilai indeks KUB Jakarta di bawah rata-rata. Sementara di beberapa wilayah yang rawan seperti di Papua Barat dan Papua nilai kerukunan umat beragamanya di atas rata-rata.
“Apa yang telah terjadi di Jakarta sehingga nilai indeks KUB Jakarta di bawah rata-rata. Kalau ada demonstrasi dan aksi 212 di Jakarta, itu hal yang sangat biasa. Demonstrasi dan aksi yang terjadi di Jakarta juga tidak menyangkut masalah kerukunan umat beragama,” ujarnya.
Dia menegaskan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta juga sudah berjalan bagus. Bahkan kerja sama umat beragama cukup baik melalui FKUB.
“Tidak ada masalah (di Jakarta), (umat beragama) juga toleransi, tidak ada gontok-gontokan antar agama, semuanya baik-baik saja, jika pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag) memang ada niat baik untuk kerukunan, tidak mentudutkan Islam, tentu dalam membuat penilaian terhadap KUB, akan melibatkan MUI di berbagai provinsi. Kemenag juga sebaiknya dialog terlebih dahulu dengan MUI, tentu akan lebih obyektif,” lanjut KH.Munahar.
Menurut dia, MUI wajib dilibatkan dalam penilaian indeks KUB sebab MUI paling tahu kondisi masyarakat di bawah karena MUI ada sampai tingkat kelurahan.
“Jakarta ini cukup kondusif, antarumat beragama rukun dan hidup biasa, bahkan di Jakarta Barat ada kampung kerukunan bentukan FKUB, maka jadi aneh kalau Kemenag menempatkan DKI dibawah rata-rata,” Tutup KH.Munahar. (fin).